.quickedit{ display:none; }

Sabtu, 08 Oktober 2011

Guru Swasta Inpassing di Pungut 300 ribu

Klaten, CyberNews. Ratusan guru swasta yang menjadi peserta pemberkasan untuk memperoleh tunjangan profesi bukan guru PNS (Inpassing), resah. Pasalnya, mereka ditarik uang Rp 300.000 oleh panitia dengan alasan yang tidak jelas.
Beberapa guru yang ditemui mengatakan, pemberkasan itu sudah berakhir pekan lalu. Peserta merupakan guru swasta/ yayasan di wilayah Kabupaten Klaten. ”Belum jelas lolos sudah diminta biaya. Ini jelas memberatkan,” ungkap Nono, salah seorang guru, Jumat (7/10).

Menurut dia, program Inpassing itu berasal dari pemerintah pusat. Para guru yang lulus nantinya akan mendapatkan tunjangan profesi dengan besaran sekitar Rp 1,5 juta/bulan. Namun sebelum dinyatakan lolos, para guru diharuskan mengumpulkan berkas sejak awal bulan September sampai akhir bulan. Berkas dikumpulkan melalui sekolah masing-masing, atau ada juga yang disetor ke panitia.
Semua berkas akan dikirimkan ke Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) di Jakarta. Syarat mengikuti program itu hanya sudah bertugas dua tahun, memiliki akta IV, melampirkan ijazah, dan syarat formal lainnya.
Tidak ada ketentuan yang menyebutkan keharusan membayar Rp 300.000/guru. Karena itu pesrta kaget setelah ditarik uang.
Total tarikan seluruhnya Rp 350.000. Namun yang Rp 50.000 digunakan sekolah masing-masing untuk membiayai administrasi.
Biaya yang ditarik di sekolah asal, kata Nono, masih bisa dimaklumi. Sebab memang memerlukan biaya. Namun yang Rp 300.000 sulit dipahami, sebab yang dipahaminya proses itu sudah dibiayai negara. Ironisnya, penarikan dana itu tidak disertai pemberian kuitansi, tetapi hanya di bawah tangan.
Memberatkan Guru
Sebagai guru swasta yang digaji yayasan, lanjut Nono, uang sebanyak itu sangat berat. Gajinya yang hanya Rp 500.000/ bulan dipotong untuk setor pemberkasan.
Hampir semua guru sekabupaten mengeluhkan hal yang sama. Joko, guru SMA swasta di wilayah Kota Klaten mengatakan, guru tidak keberatan jika memang tarikan dana itu aturan dari pusat. Namun menurut lo¬gi¬kanya, semua kegiatan sudah dibiayai negara. ”Inpassing sama dengan sertifikasi, jadi semua mestinya pemerintah yang membiayai,” ungkapnya.
Apabila satu guru ditarik Rp 300.000 sementara jumlah guru yang mengirim berkas ke Jakarta mencapai puluhan guru setiap sekolah, maka jumlah uang akan sangat besar. Tarikan uang menurutnya masih bisa dimaklumi, jika sudah dinyatakan lolos dan menerima uang Rp 1,5 juta.
Itung-itung sebagai uang syukuran dia mengaku rela jika ditarik uang setelah dinyatakan lolos. Namun jika tarikan dana dilakukan sebelum dinyatakan lolos akan sangat membebani. Apalagi gaji guru swasta tergantung kemampuan yayasan
dan lembaga.
Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan, Muzayin SH MSi saat dikonfirmasi mengatakan, Dinas memang mengetahui ada program pemberkasan tersebut. Namun Dinas tidak memproses pemberkasan, sebab semua dilakukan tim. ”Tim itu langsung laporan ke pusat. Jadi Dinas tidak mengetahui,” kata dia.
07 Oktober 2011


0 komentar :

Posting Komentar

 

Kumpul Blogger

Klaten Online

Pengikut