Dugaan SK Wiyata Bakti PAH Aspal
KLATEN - Mencuatnya dugaan SK wiyata bakti penyuluh agama honorer (PAH) asli tapi palsu ternyata sudah lama dikeluhkan para tenaga honorer baik PAH atau guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama. Pasalnya, Komisi IV DPRD Klaten sejak awal tahun 2011 sudah mendapatkan aduan para tenaga honorer tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Drs Sri Widodo mengatakan awal tahun 2011 lalu, sekitar 20 tenaga honorer baik guru atau penyuluh agama di Kabupaten Klaten beraudiensi dengan DPRD. ''Intinya mengeluhkan tenaga honorer yang sudah lama berwiyata bakti kalah dengan honorer baru yang diragukan,'' ungkapnya, Senin (17/10).
Dijelaskannya, kala itu para tenaga honorer mengeluhkan munculnya nama-nama tenaga honorer baru yang menggeser nama mereka.
Padahal merka sudah mengabdi sekian lama tetapi kalah oleh yang baru. Tidak hanya itu, saat bertatap muka dengan Komisi IV, para tenaga honorer mengeluhkan keanehan dalam proses pemberkasan. Berkas database guru dan PAH asal Klaten yang sudah dikirimkan ke pusat ternyata tidak sampai.
Upaya Fasilitasi
Akibatnya nasib mereka tidak jelas. Mendapatkan keluhan itu, DPRD hanya menindaklanjuti dengan upaya fasilitasi. Sebab Kementerian Agama bukan instansi di bawah Pemkab, DPRD hanya berupaya mempertemukan. Upaya itu sudah dilakukan dan tenaga honorer diharapkan menyampaikan persoalan itu ke provinsi.
Namun setelah itu dilakukan, lanjut Widodo, DPRD tidak mengetahui lagi hasil akhirnya. Dengan demikian, persoalan yang dikeluhkan tenaga honorer itu bukan persoalan baru. Hanya tidak mencuat ke masyarakat sebab bukan instansi di bawah Pemkab Klaten.
Sebelumnya diberitakan, kalangan tenaga honorer PAH dan guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Klaten mengeluhkan adanya indikasi PNS yang menggunakan SK WB aspal untuk mendaftar PNS. Kantor KUA kecamatan asal SK itu berasal tak mengetahui sama sekali keberadaan tenaga WB tersebut. (SM/17/10). (H34-50)
KLATEN - Mencuatnya dugaan SK wiyata bakti penyuluh agama honorer (PAH) asli tapi palsu ternyata sudah lama dikeluhkan para tenaga honorer baik PAH atau guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama. Pasalnya, Komisi IV DPRD Klaten sejak awal tahun 2011 sudah mendapatkan aduan para tenaga honorer tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Drs Sri Widodo mengatakan awal tahun 2011 lalu, sekitar 20 tenaga honorer baik guru atau penyuluh agama di Kabupaten Klaten beraudiensi dengan DPRD. ''Intinya mengeluhkan tenaga honorer yang sudah lama berwiyata bakti kalah dengan honorer baru yang diragukan,'' ungkapnya, Senin (17/10).
Dijelaskannya, kala itu para tenaga honorer mengeluhkan munculnya nama-nama tenaga honorer baru yang menggeser nama mereka.
Padahal merka sudah mengabdi sekian lama tetapi kalah oleh yang baru. Tidak hanya itu, saat bertatap muka dengan Komisi IV, para tenaga honorer mengeluhkan keanehan dalam proses pemberkasan. Berkas database guru dan PAH asal Klaten yang sudah dikirimkan ke pusat ternyata tidak sampai.
Upaya Fasilitasi
Akibatnya nasib mereka tidak jelas. Mendapatkan keluhan itu, DPRD hanya menindaklanjuti dengan upaya fasilitasi. Sebab Kementerian Agama bukan instansi di bawah Pemkab, DPRD hanya berupaya mempertemukan. Upaya itu sudah dilakukan dan tenaga honorer diharapkan menyampaikan persoalan itu ke provinsi.
Namun setelah itu dilakukan, lanjut Widodo, DPRD tidak mengetahui lagi hasil akhirnya. Dengan demikian, persoalan yang dikeluhkan tenaga honorer itu bukan persoalan baru. Hanya tidak mencuat ke masyarakat sebab bukan instansi di bawah Pemkab Klaten.
Sebelumnya diberitakan, kalangan tenaga honorer PAH dan guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Klaten mengeluhkan adanya indikasi PNS yang menggunakan SK WB aspal untuk mendaftar PNS. Kantor KUA kecamatan asal SK itu berasal tak mengetahui sama sekali keberadaan tenaga WB tersebut. (SM/17/10). (H34-50)
0 komentar :
Posting Komentar