Warga Gununggajah Lapor Polisi Minta Pemerintah Desa Dibekukan

Suara Merdeka
Sabtu, 25 Januari 2003

KLATEN - Warga Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Klaten minta pemerintah Desa Gunung Gajah dibekukan sebelum kasus pemalsuan tanda tangan persetujuan pelepasan tanah bengkok Kadus II Desa Gunung Gajah diselesaikan secara hukum.
Sehari sebelumnya, kasus pemalsuan tanda tangan pelepasan tanah untuk lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLTP juga telah dilaporkan ke polisi, Kamis lalu (23/10).

Menindaklanjuti laporan itu, Sukaya mewakili warga setempat mengirim surat kepada Ketua DPRD Klaten yang intinya menolak USB bila ditempatkan di bengkok Kadus II yang bermasalah, sebab tanda-tangan persetujuan anggota BPD dipalsu.
Warga tak dapat menerima USB di Gunung Gajah bila tuntutan hukum itu belum diselesaikan. Semua itu harus dilakukan melalui proses yang terbuka antara warga dan pemerintah desa.
''Kami sudah minta baik-baik agar Kades minta maaf tapi tak digubris makanya kami minta Pemerintah Desa Gunung Gajah dibekukan sampai ada keputusan Pengadilan,'' kata Sukaya di kantor DPRD, kemarin.
Dalam surat kepada Ketua DPRD itu disebutkan, bila USB Bayat tetap ditempatkan pada bengkok Kadus II, maka warga tidak bertanggung jawab atas kelangsungan USB tersebut.
Kurang Strategis
Sementara itu, selain pemalsuan tanda tangan, pelepasan tanah untuk pendirian USB di Gunung Gajah yang juga dilakukan tanpa sosialisasi kepada warga.
Warga Gunung Gajah tidak setuju bila USB ditempatkan di tanah bengkok Kadus II yang dinilai kurang strategis dan sulit bagi perkembangannya.
Saat ini proses pelepasan tanah bengkok Kadus II sudah diproses di BPN, padahal status bengkok Kadus II masih disewakan. Warga usul agar lokasi dipindah di bengkok Sekdes yang lebih stategis.
Kasus pemalsuan tanda tangan anggota BPD diketahui saat Kabag Pemerintahan Bambang Sulistiyanto SSos mengatakan semua anggota BPD sudah tanda tangan.
Ternyata setelah dicek pada Sunardi (Ketua BPD), baru ada empat anggota dari 12 anggota BPD yang tanda tangan.(F5-14)