4 Proyek USB Bantuan Bank Dunia Dialihkan

Suara Karya, 9 Juni 2003

SEMARANG (Suara Karya): Ribuan siswa SLTP di kawasan terpencil, miskin dan pedesaan di Kabupaten Klaten terancam tidak bisa bersekolah pada tahun pelajaran 2003/2004, menyusul dibatalkannya pembangunan 4 proyek Unit Sekolah Baru (USB) SLTP yang merupakan bantuan Bank Dunia senilai sekitar Rp 5,2 miliar.

Pembatalan proyek yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu terpaksa diambil Dinas P dan K Jateng melalui proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu (P2M) SLTP se Jawa Tengah, karena adanya tarik ulur dalam penunjukan salah satu lokasi USB di Kecamatan Bayat antara eksekutif dan legislatif.

Bupati Klaten H Haryanto, sebenarnya telah menyepakati untuk Kecamatan Bayat yang ditunjuk sebagai lokasi pembangunan USB adalah Desa Wiro. Dipilihnya Wiro, karena saat pemerintah kabupaten melakukan studi lapangan, desa tersebut paling memenuhi persyaratan sebagaimana diminta Bank Dunia. Tapi di sisi lain, DPRD Klaten ternyata membikin keputusan sendiri dengan memaksakan Desa Gununggajah sebagai lokasi pembangunan USB SLTP.

Bagi Dinas P dan K Jawa Tengah sendiri sebenarnya lokasi mana pun yang ditunjuk daerah untuk penempatan proyek bukan masalah. Namun setelah diteliti, lokasi di Desa Gununggajah yang dipaksakan DPRD Klaten sebagai lokasi proyek USB ternyata sampai sekarang masih bermasalah dan bisa mengecewakan Bank Dunia.

Permasalahan yang mengemuka itu antara lain, status tanah calon lokasi USB di Gununggajah merupakan tanah Banda Desa. Saat tanah itu dilepaskan oleh Kepala Desa ternyata tidak melalui rembug desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat. Sehingga surat pelepasan tanah yang mestinya ditandatangi seluruh eleman masyarakat Gununggajah, seluruhnya dipalsu Kepala Desa. Karena ada unsur pemalsuan itulah, kasus pelepasan tanah untuk USB di Gununggajah kini ditangani serius Polres Klaten.

Mengingat proyek tersebut sangat vital karena berkait dengan kelangsungan proses belajar bagi anak-anak di desa terpencil, miskin dan pedesaan, maka Dinas P dan K melalui proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu (P2M) SLTP Jateng, kemarin mempertemukan pihak eksekutif Kabupaten Klaten yang dipimpin langsung Bupati Haryanto, sejumlah anggota Komisi E DPRD Klaten dipimpin Ketuanya Drs HM Muslim, beberapa anggota Komisi D DPRD Klaten dipimpin Ketuanya Drs Anang Widayaka, Ketua Dewan Pendidikan, unsur BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), dan FKKS (Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta). Namun dalam pertemuan yang berlangsung alot tadi, sampai sore hari tidak ada titik temu. Semua berpegang pada kebenaran masing-masing.

Karena dialog mengalami kebuntuan, Kepala Dinas P dan K Jateng Drs Soebagyo Brotosedjati MPd memberi jalan tengah. Yakni mengingat di Kecamatan Bayat masih terjadi tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif soal penunjukkan lokasinya, maka Pemkab Klaten mesti legowo untuk menerima 3 proyek USB saja. Masing-masing untuk Desa Kemiri Kecamatan Tulung, Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan, dan Desa Meger Kecamatan Ceper. "Semua ini harus segera disepakati, karena kita dikejar waktu. Dana pinjaman Bank Dunia ini akan ditutup pada Desember 2003," kata Soebagyo.

Namun apa yang dikemukakan Kepala Dinas P dan K Jateng itu ternyata ditanggapi dingin Drs HM Muslim. Menurut Ketua Komisi E DPRD Klaten tersebut, untuk bisa menerima perubahan dari 4 proyek USB menjadi 3 proyek USB harus melalui Sidang Pleno Dewan. "Sebab kami hadir disini sebagai Ketua Komisi E, jadi tidak bisa mengatasnamakan Dewan," kilahnya.

Karena dialog tetap buntu dan pembangunan USB SLTP sendiriterus dikejar waktu (batas akhir kucuran dana Bank Dunia Desember 2003), maka Pimpro P2M SLTP Jateng Drs Nur Hadi Amiyanto MEd, akhir memutuskan untuk membatalkan proyek pembangunan 4 USB di Klaten senilai Rp 5,2 miliar. "Kami akan alihkan 4 proyek USB ini ke Kabupaten lain di Jateng yang sudah siap menampung," kata dia.

Nurhadi mengakui, kasus Klaten merupakan sebuah ironi. Pada satu sisi Klaten sebenarnya masih membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya untuk menuntaskan Wajar Dikdas 9 Tahun. Tapi menilik proyek P2M SLTP yang dibiayai Bank Dunia terus dikejar waktu, maka sikap DPRD Klaten yang kurang tegas, mengulur-ulur waktu pembangunan USB dengan dalih harus melalui Sidang Pleno yang bertele-tele, maka keputusan membatalkan 4 proyek USB merupakan jalan terbaik. "Bayangkan saja, kalau sampai Desember 2003 proyek belum rampung, Bank Dunia tidak akan mengucurkan dana. Lantas kalau terjadi kelambatan, siapa yang mau menanggung dananya?" tegas Nurhadi. (Pdy)